SUKASULSEL.COM,SINJAI — Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, mulai menunjukkan dampak ekonomi setelah memasuki tahap uji coba operasional pada Mei-Agustus 2026.
Selama periode tersebut, rata-rata pendapatan nelayan meningkat 76,2 persen, dari sekitar Rp2,6 juta menjadi Rp4,6 juta per bulan. Harga tuna yang diterima nelayan juga naik dari sekitar Rp30 ribu menjadi Rp45 ribu per kilogram.
Capaian itu menjadi salah satu indikator bahwa pembangunan KNMP tidak cukup hanya menghadirkan infrastruktur perikanan. Fasilitas yang telah dibangun harus dikelola secara profesional agar benar-benar meningkatkan produksi, memperluas akses pasar, menciptakan lapangan kerja, dan menaikkan pendapatan masyarakat pesisir.
Untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan, serta Badan Pengaturan BUMN melalui penandatanganan nota kesepahaman dan kerja sama lintas kementerian/lembaga di KNMP Tongke-Tongke.
Dalam skema tersebut, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diposisikan sebagai salah satu penggerak ekosistem ekonomi lokal. Koperasi akan berperan sebagai offtaker hasil tangkapan nelayan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, sekaligus memperluas akses pemasaran produk kelautan dan perikanan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, persoalan nelayan di berbagai kampung pesisir umumnya tidak hanya berkaitan dengan sarana produksi.
Menurutnya, nelayan juga menghadapi kendala modal, biaya operasional, akses pasar hingga kepastian penyerapan hasil tangkapan.
“KNMP tidak boleh berhenti pada pembangunan infrastruktur. Yang kita bangun adalah ekosistem ekonomi nelayan,” kata Sakti Wahyu Trenggono.
Ekosistem tersebut, lanjutnya, harus memastikan sarana produksi tersedia, akses modal lebih mudah, perlindungan asuransi tersedia, dan hasil tangkapan nelayan terserap pasar.
“Bagi saya, inilah ukuran keberhasilan KNMP. Bukan berapa banyak bangunan yang berdiri, tetapi seberapa besar pendapatan dan kesejahteraan nelayan meningkat,” ujarnya.
65 Ton Tuna Dikirim Langsung ke Jakarta
Dampak pengelolaan KNMP Tongke-Tongke juga mulai terlihat dari terbukanya akses pasar.
Selama masa uji coba, sebanyak lima kali pengiriman tuna dilakukan dengan total volume mencapai 65 ton dan nilai sekitar Rp2,54 miliar.
Tuna yang sebelumnya dipasarkan melalui Makassar dalam bentuk utuh kini mulai diolah menjadi tuna loin dan dikirim langsung ke Jakarta.
Pola tersebut membuat distribusi lebih efisien. Biaya pengiriman dapat ditekan sekitar Rp1,5 juta dalam setiap pengiriman.
Kondisi ini menunjukkan fasilitas KNMP tidak hanya berfungsi meningkatkan aktivitas produksi di tingkat nelayan, tetapi mulai mendorong proses hilirisasi dan memperpendek rantai pemasaran.
Selain itu, uji coba operasional KNMP Tongke-Tongke telah menyerap 39 tenaga kerja. Sebanyak 80 anggota koperasi juga terlibat dalam ekosistem kegiatan KNMP.
Koperasi Jadi Penggerak Ekonomi Pesisir
Sinergi lintas kementerian/lembaga tersebut diarahkan untuk memastikan sarana dan prasarana yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Fasilitas seperti dermaga, pabrik es, hingga gudang beku diharapkan tidak menjadi infrastruktur yang berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dalam rantai usaha perikanan melalui pengelolaan koperasi.
Dengan pola tersebut, koperasi diharapkan mampu memperkuat posisi nelayan sebagai pelaku utama, mulai dari produksi, penanganan hasil, pengolahan hingga pemasaran.
Ukuran keberhasilannya tidak hanya dilihat dari berfungsinya fasilitas, tetapi juga dari meningkatnya produksi dan mutu, efisiensi biaya, perluasan pasar, pertumbuhan lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan nelayan.
KNMP pun diarahkan bukan sekadar menjadi program pembangunan fisik di desa pesisir, melainkan instrumen transformasi ekonomi untuk memperkuat ketahanan pangan, daya saing produk perikanan dan kesejahteraan masyarakat.
Dari Tongke-Tongke, model pengelolaan berbasis koperasi tersebut diharapkan dapat diterapkan di lokasi KNMP lainnya di Indonesia.
Pesannya jelas: kampung nelayan tidak cukup hanya dibangun. Infrastruktur harus hidup, koperasi harus bergerak, produksi harus terserap pasar, dan pada akhirnya pendapatan nelayan harus meningkat. (*)
