SUKASULSEL.COM,BONE – Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian BBM Bersubsidi Merah Putih di Baruga La Teya Riduni, Kompleks Rumah Jabatan Bupati Bone, Senin (24/8/2026).
Rakor tersebut digelar sebagai respons cepat Pemerintah Kabupaten Bone terhadap kelangkaan dan antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang bahkan memicu kemacetan dan keresahan masyarakat.
Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., turut mengikuti rakor melalui sambungan virtual. Hadir pula Asisten II Setdakab Bone, Andi Amran, unsur TNI dan Polri, Tripika Kecamatan, kepala desa, Pertamina Patra Niaga, manajer SPBU, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), organisasi kemasyarakatan, hingga aktivis mahasiswa.
Dalam rakor tersebut, Pemkab Bone bersama aparat penegak hukum (APH) membahas pembentukan Satgas Pengendalian BBM Bersubsidi Merah Putih sebagai upaya memperketat pengawasan distribusi Solar dan Pertalite bersubsidi agar tepat sasaran dan diterima masyarakat yang berhak.
Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman menegaskan distribusi BBM bersubsidi harus mendapat pengawalan secara menyeluruh, mulai dari SPBU hingga kepada masyarakat penerima.
“Harus dikawal pendistribusiannya. Saya ulang kembali, yang harus kita kawal pendistribusiannya. Saya minta Satgas BBM bersubsidi ini Merah Putih,” tegas Andi Asman.
Menurutnya, pembentukan Satgas merupakan respons atas keluhan masyarakat mengenai kelangkaan dan antrean panjang di sejumlah SPBU. Aspirasi tersebut disampaikan secara langsung maupun melalui media sosial, termasuk dari kalangan mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya.
“Pendistribusian BBM bersubsidi ini harus betul-betul tepat sasaran, sesuai petunjuk pelaksanaan, sesuai petunjuk teknis,” jelasnya.
Bupati juga menekankan agar Satgas bekerja secara independen dan tidak terpengaruh kepentingan pihak mana pun. Pengawasan akan dilakukan di sejumlah titik strategis, terutama SPBU, kantor kecamatan atau instansi terkait, serta Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), khususnya untuk memastikan BBM bersubsidi dapat diterima petani yang memenuhi ketentuan.
“Untuk pendistribusian memastikan sampai ke tangan petani,” kata Andi Asman.
Selain mengawasi proses pembelian di SPBU, Satgas diminta menelusuri pihak yang membeli BBM, ke mana BBM tersebut dibawa, serta untuk kepentingan apa digunakan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan subsidi tidak disalahgunakan dengan mengatasnamakan kebutuhan pertanian, perikanan, kendaraan, maupun kebutuhan lainnya.
Dugaan pelangsiran BBM menggunakan jeriken dan kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi turut menjadi sorotan. Aktivis masyarakat Nurwan Tifta meminta penggunaan jeriken ditertibkan dan pengawasan terhadap SPBU diperketat karena diduga terdapat pembelian BBM secara berulang.
Camat Bengo, Andi Azhary Pratama, menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Satgas. Ia mengaku turut merasakan dampak antrean panjang di lapangan dan siap menjadi bagian dari Satgas untuk membantu melakukan pengawasan.
Di sisi lain, Pemkab Bone juga mengambil langkah cepat untuk mengurai antrean dengan meminta tambahan pasokan BBM kepada Pertamina Patra Niaga. Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, menyampaikan bahwa permintaan tambahan mobil tangki dan pasokan BBM untuk wilayah Bone telah mendapat persetujuan dari Pertamina.
“Kita meminta adanya drop tambahan mobil tangki dan tambahan pasokan untuk Bone. Alhamdulillah, permintaan tersebut mendapat persetujuan dari Pertamina. Ini kita lakukan untuk mengatasi antrean dan memastikan kebutuhan BBM masyarakat bisa segera terpenuhi,” ujar Andi Akmal.
Menurut Wabup, penambahan pasokan merupakan langkah cepat untuk mengatasi kondisi di lapangan. Namun, langkah tersebut harus dibarengi dengan pengawasan distribusi agar BBM bersubsidi tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
“Jangan sampai tambahan pasokan yang kita minta justru tidak menyelesaikan persoalan karena distribusinya tidak tepat sasaran. Karena itu, pengawasan harus diperkuat dari SPBU sampai kepada pengguna akhir,” tegasnya.
Andi Akmal menambahkan, pembentukan Satgas Pengendalian BBM Bersubsidi Merah Putih menjadi bagian penting dalam memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan. Satgas diharapkan mampu mengidentifikasi persoalan di lapangan sekaligus mengambil langkah cepat apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan.
“Kita ingin masyarakat yang memang berhak mendapatkan BBM bersubsidi dapat memperoleh haknya dengan mudah. Jangan sampai masyarakat harus antre panjang, sementara ada pihak tertentu yang memanfaatkan subsidi untuk kepentingan pribadi,” jelasnya.
Bupati Bone menegaskan tidak ada toleransi terhadap penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi. Jika ditemukan pelanggaran, Satgas bersama APH akan melakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kita akan lihat siapa yang melakukan pembelian, dibawa ke mana BBM tersebut, digunakan untuk apa. Apakah memang untuk kendaraan, pertanian, perikanan atau kebutuhan lainnya yang sesuai aturan, atau hanya kedok untuk mendapatkan BBM subsidi. Ini yang harus kita telusuri,” ujarnya.
Bupati juga meminta seluruh personel yang nantinya tergabung dalam Satgas bekerja tegas, fokus, dan tidak ragu menegakkan aturan. Ia mengingatkan agar tidak ada toleransi terhadap pihak yang terbukti menyalahgunakan BBM bersubsidi.
Dengan pembentukan Satgas Pengendalian BBM Bersubsidi Merah Putih yang dibarengi tambahan pasokan dari Pertamina, Pemkab Bone berharap antrean dapat segera terurai dan distribusi BBM kembali normal. Langkah tersebut sekaligus diharapkan memperkuat pengawasan, mencegah penyalahgunaan subsidi, serta memastikan Solar dan Pertalite bersubsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.(*)
