SUKASULSEL.COM, BONE—Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., memimpin rapat tindak lanjut proses hibah tanah untuk pembangunan infrastruktur pascapanen bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN), Perum Bulog, dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Ruang Pertemuan Bappeda Bone, Kompleks Kantor Bupati Bone, Kamis (16/7/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Kantor BPN Kabupaten Bone, Kuncoro Bhakti Hanung Prihanto, S.H., Kepala Bulog Bone, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Bappeda Bone, Kabag Organisasi Setda, Kabag Kerja Sama Setda, perwakilan OPD terkait, serta notaris yang dilibatkan dalam proses administrasi hibah tanah.
Pertemuan ini difokuskan untuk menyelaraskan langkah antarinstansi dalam mempercepat penyelesaian administrasi hibah lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan infrastruktur pascapanen. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas tata kelola hasil pertanian di Kabupaten Bone.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menekankan pentingnya koordinasi yang solid antara pemerintah daerah, BPN, Bulog, dan seluruh pihak terkait agar proses hibah tanah dapat berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan tanpa mengabaikan aspek legalitas dan kepastian hukum.
Menurutnya, percepatan penyelesaian hibah tanah menjadi salah satu tahapan penting agar pembangunan infrastruktur pascapanen tidak mengalami hambatan administratif. Dengan demikian, pelaksanaan program dapat segera direalisasikan untuk mendukung kebutuhan para petani.
Kepala Kantor BPN Bone menyampaikan komitmennya untuk mengawal proses administrasi pertanahan sesuai prosedur yang berlaku. Ia menegaskan bahwa setiap tahapan akan dilakukan secara cermat agar dokumen hibah memiliki kekuatan hukum yang jelas.
Sementara itu, Perum Bulog bersama perangkat daerah terkait menyatakan kesiapan mendukung percepatan proses tersebut melalui koordinasi lintas sektor. Sinergi ini dinilai penting mengingat pembangunan infrastruktur pascapanen merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem ketahanan pangan daerah.
Pembangunan fasilitas pascapanen diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penanganan hasil panen, mengurangi potensi kehilangan hasil, serta memperkuat rantai distribusi komoditas pertanian. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kabupaten Bone dalam meningkatkan nilai tambah sektor pertanian.
Rapat ditutup dengan sejumlah kesepakatan teknis yang akan segera ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi sesuai tugas dan kewenangannya. Pemerintah Kabupaten Bone berharap seluruh proses hibah tanah dapat diselesaikan tepat waktu sehingga pembangunan infrastruktur pascapanen dapat segera dimulai demi mendukung kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan daerah.(*)
